Informasi Seputar Pendidikan

Sistem Peradilan Internasional

Setiap negara yang menjalin hubungan dengan negara lain pasti tidak ada terhindar dari perbedaan yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Perselisihan tersebut apabila tidak dapat diatasi, bila berkembang menjadi persengketaan yang melibatkan banyak negara. Oleh karena itu, harus ada suatu lembaga peradilan yang dapat mengatasi dan memproses apabila terjadi perselisihan antarnegara. Maka, muncul sistem peradilan internasional yang diartikan sebagai unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Adapun Sistem Peradilan Internasional yaitu sebagai berikut.

a. Mahkamah Internasional/MI (The International Court of Justicel/ICJ)

Mahkamah internasional adalah lembaga peradilan tertinggi didalam kehidupan bernegara. Mahkamah internasional merupakan organ utama PBB, didirikan tahun 1945 berdasarkan piagam PBB yang berkedudukan di Den haag, Belanda. Mahkamah ini menggantikan mahkamah internasional permanen (permanent Court of International Justice) dan mulai berfungsi sejak tahun 1946.

Mahkamah internasional terdiri dari 15 orang hakim dengan masa jabatan 9 tahun yang dipilih setiap 3 tahun sekali. Para hakim ini tidak dilihat dari kewarganegaraan mereka, tetapi dilihat dari kecakapan pribadi masing-masing. Diantara hakim-hakim tersebut tidak ada yang berasal dari negara yang sama.

Apabila dua atau lebih negara yang bersengketa, sementara ada salah satu negara yang tidak mempunyai wakil hakim dimahkamah internasional, negara tersebut berhak mengajukan warga negaranya sebagai hakim ad hoc untuk mengadili perkara tersebut.

1) Fungsi Utama Mahkamah Internasional

Pada dasarnya fungsi mahkamah internasional adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Pada pasal 34 statuta mahkamah internasional dinyatakan bahwa yang boleh beracara di mahkamah internasional hanyalah subjek hukum negara.

Adapun negara-negara yang dimaksud didasarkan pada tiga katagori yaitu sebagai berikut.
  • Negara Anggota PBB
  • Negara Bukan Anggota PBB 
  • Negara Bukan Anggota Statuta mahkamah Internasional
2) Yurisdiksi Mahkamah Internasional

Yurisdiksi mahkamah internasional adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum.

Adapun yurisdiksi ini meliputi sebagai berikut.
  • Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentius Case)
  • Memberikan opini-opini yang bersifat nasihat (advisory Opinion)
Dalam menyelesaikan sebuah persengketaan, yurisdiksi ini yang menjadi dasar bagi mahkamah internasional. Pihak-pihak yang akan beracara dimahkamah internasional harus bersedia menerima yurisdiksi mahkamah internasional. Beberapa kemungkinan cara penerimaan tersebut berbentuk sebagai berikut.

a) Perjanjian Khusus

Para pihak yang bersengketa menyerahkan perjanjian khusus yang berisi subjek sengketa dan pihka yang bersengketa.

b) Penundukan Diri Dalam Perjanjian Internasional

Para pihak telah menundukan diri pada yurisdiksi mahkamah internasional sebagaimana terdapat dalam isi perjanjian internasional di antara mereka.

c) Pernyataan Penundukan Diri Negara Peserta Statuta Mahkamah internasional

Negara yang menjadi anggotaStatuta Mahkamah Internasional yang akan beracara di mahkamah internasional menyatakan diri tunduk pada mahkamah internasional.

d) Keputusan Mahkamaha Internasional Mengenai Yurusdiksinya

Jika ada sengketa mengenai yurisdiksi mahkamah internasional, sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan mahkamah internasional sendiri.

e) Penafsiran Putusan

Sistem Peradilan Internasional


Pada pasal 60 Statuta mahkamah Internasional mengharuskan mahkamah internasional untuk memberikan penafsiran jika diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang beracara. Adapun permintaan penafsiran dapat di lakukan dalam bentuk perjanjian khusus antarpihak yang bersengketa ataapun permintaan salah satu pihak yang bersengketa.

f) Perbaikan Putusan

Dalam hal ini, penundukan diri pada yurisdiksi mahkamah internasional dilakukan melalui permajuan permintaa. Syarat pengajuan permintaan tersebut ialah adanya fakta baru (Novum) yang belum diketahui mahkamah internasional ketika putusan tersebut diterima.

b. Mahkamah Pidana Internasional/MPI (the International criminal Court/ICC)

Mahkamah Pidana Internasional/ICC adalah Mahkamah Pidana Internasional yang berdiri permanent berdasarkan traktat multilateral. Mahkamah Pidana Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional didasarkan pada statuta Roma yang telah terbentuk tanggal 17 juli 1998. MPI disahkan tanggal 1 juli 2002. Pada tanggal 1 juli 2005 statuta Mahkamah Pidana Internasional telah diterima dan diratifikasi oleh 99 negara.

1) Komposisi mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari 18 hakim yang bertugas selama 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Para hakim tersebut dipilih berdasarkan dua pertiga suara Majelis Negara Pihak yang terdiri dari negara-negara yang telah meratifikasi ststuta ini. Sekurang-kurangnya separuh dari hakim ini berkompeten di bidang hukum pidana dan acara pidana, sementara lima lainnya berkompeten dibidang hukum internasional, misalnya hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional.

Saat pemilihan hakim, negara pihak (negara peserta atau anggota) harus memperhatikan perlunya perwakilan berdasarkan prinsip-prinsip sistem hukum di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan gender. Para hakim terbagi menjadi tiga, yaitu praperadilan, peradilana dan peradilan banding.

Mayoritas absolut dari Majelis negara pihak menetapkan jaksa penuntut dan bagi wakil jaksa penuntut yang mempunyai masa kerja 9 tahun, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Para jaksa ini harus benar-benar berpengalaman dalam kasus-kasus pidana. Jaksa ini bertindak jika diserahi oleh negara pihak atau dewan keamanan, tetapi juga bisa berinisiatif sendiri untuk melakukan penyelidikan (Propio Motu).

Pada dasarnya Mahkamah Pidana Internasional merupaka pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional. Dengan kata lain, Mahkamah Pidana Internasional harus mendahulukan sistem nasional. Tindak kejahatan akan diambil alih dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya jika sistem nasional yang ada hanya tidak mampu (Unable) dan tidak bersedia (Unwilling) untuk melakukan penyelidikan.

2) Yurisdiksi mahkamah Pidana Internasional

Adapun yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk menegakkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang meratifikasi statuta Mahkamah Pidana Internasional.

Adapun jenis kejahatan berat tersebut diatur dalam pasal 5-8 statuta Mahkamah Pidana Internasional yaitu sebagai berikut.
  • Kejahatan genosida (the crime of genocide) adalah tindak kejahatan yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik, ras, ataupun kelompok keagamaan tertentu. 
  • Kejahatan terhadap manusia (crimes against humanity) adalah tindakan penyerangan yang luas atau sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu.
  • Kejahatan perang (was crimes) adalah sebagai berikut.
  1. Tindakan yang berkenaan dengan kejahatan perang, khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
  2. Semua tindakan terhadap manusia atau hak miliknya yang bertentangan dengan konvensi janewa (misalnya: pembunuhan berencana, penyiksaan, eksperimen biologis, menghancurkan harta benda, dan lain-lain).
  3. Kejadian serius yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional (misalnya: menyerang objek-objek sipil, bukan objek militer, membombardir secara membabi buta suatu desa atau penghuni bangunan-bangunan tertentu yang bukan objek militer).
  • Kejahatan agresi (the crime of aggression) yaitu tindak kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian.
  • Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional (The International Criminal Tribunals and Special Courts/ICT and SC)
Lembaga peradilan internasional ini mempunyai wewenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang sifatnya tidak permanen (ad hoc) dengan kata lain peradilan ini akan dibubarkan jika selesai mengadili.

mengenai dasr pembentukan dan dasar komposisi penuntut ataupun hakim ad hoc ditentukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Adapun yurisdiksi panel khusus pidana internasional dan panel spesial pidana internasional ini menyangkut tindak kejahatan perang dan gonosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi statuta the internationals criminals tribunals atau belum.

Antara panel khusu pidana internasional dan panel khusus pidana internasional memiliki perbedaan yang terletak pada komposisi penuntut serta hakim ad hoc-nya. Pada panel khusus pidana internasional komposisi sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional, sedangkan pada panel spesial pidana inyernasional komposisi penuntut serta hakim ad hoc merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional.

Adapun contoh-contoh panel khusus pidana internasional dan panel spesial pidana internasional adalah international criminal tribunal for former yugoslavia (ICTY) dibentuk tahun 1993, international criminal tribunal for rwanda (ICTR) dibentuk tahun 1994, special court for sierra leone (SCSL), special court for cambodia (SCC), dan special court for iraq (SCI): Toward a Trial Saddam Hussein and Other Top Baath Leaders.

Itulh tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang Sistem Peradilan Internasional semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
100% Gratis | No Spam | Email Terlindungi | Pemberitahuan Langsung dari Google
smart-edu
Tags :

Populer Lainnya : Sistem Peradilan Internasional

0 comments:

Post a Comment