Informasi Seputar Pendidikan

Prinsip dan Subjek Hukum Internasional

Prinsip hukum umum adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Maksud dari sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan pada asas dan lembaga hukum negara barat yang sebagian besar didasarkan pada asas dan lembaga hukum romawi. Berikut ini Prinsip dan Subjek Hukum Internasional yaitu.

Menurut deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional pasal 38 ayat (1), asas hukum umum merupakan suatu sumber hukum utama (primer) yang berdiri sendiri disamping perjanjian dan kebiasaan internasional. Kedudukannya sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional.

Menurut Sri Setianingsih suwardi,SH., fungsi dari prinsip hukum umum adalah sebagai berikut.
  • Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional. Contoh: mahkamah internasional tidak dapat menyatakan non liquet, yaitu tidak dapat mengadili karena tidak ada hukum yang mengaturnya, tetapi dengan sumber ini mahkamah internasional bebas bergerak.
  • Sebagai penafsiran bagi perjanjian internasional dan hukum internasional. Jadi, kedua sumber hukum itu harus sesuai dengan asas-asas hukum umum.
  • Sebagai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Contoh: perjanjian internasional tidak dapat memuat ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas hukum umum. 
2) Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan dalam arti luas meliputi segala macam peradilan intwrnasional ataupun nasional, termasuk didalamnya mahkamah dan komisi arbitrasa.

3) Pendapat Ahli Hukum Terkemuka

Maksudnya pendapat yang diungkapkan oleh para ahli hukum atau sarjana hukum yang termuka dari berbagai bangsa.

Dari berbagai sumber hukum internasional tersebut dapat dibagi dalam dua golongan, pertama yaitu sumber hukum utama (primer) yang terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Kedua, yaitu sumber hukum tambahan (subsidier) yang terdiri dari keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat ahli hukum termuka.

a. Subjek Hukum Internasional

Prinsip dan Subjek Hukum Internasional


Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Adapun subjek hukum internasional adalah sebagai berikut.

1) Negara

Semua negara didunia ini yang berdaulatan dan setengah berdaulat merupakan subjek hukum internasional. Negara yang berdaulat merupakan negara yang memiliki pemerintahan sendiri sehingga tidak bergantung pada negara lain. Negara setengah berdaulat adalah negara yang sebagian urusan pemerintahannya masih bergantung pada negara lain.

Jadi, tidak semua negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Jika sebuah negara seluruh pemerintahannya masih bergantung pada negara, tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional. Adapun untuk urusan hubungan internasional, negara tersebut diwakili oleh negara yang menguasainya. Contoh: negara protektorat, negara dominion, negara bagian, dan negara mandat.

2) Takhta Suci (vatikan)

Takhta suci (Vetikan) merupakan Gereja katolik Roma yang terdapat di Vatikan dan diwakili oleh Paus. Meskipun bukan sebuah negara, sebagai subjek hukum kedudukannya sama dengan negara. Awal mulanya tercapai sebuah perjanjian antara italia dan takhta suci yaitu pada tanggal 11 Febuari 1929 yang dikenal dengan perjanjian Lateran (Lateran treaty). Sesuai dalam perjanjian tersebut, pemerintah italia mengembalikan sebidang tanah diRoma kepada takhta Suci. Diatas takhta itulah didirikan Takhta suci Vetikan. Takhta Suci juga memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik diberbagai negara di dunia yang berkedudukannya sejajar dengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain.

3) Palang Merah Internasional

PMI mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. PMI bermarkas di janewa (Swiss). Mengenai kedudukannya sebagai subjek hukum internasional telah diperkuat dalam beberapa perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi PMI tentang perlindungan korban perang.

4) Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi intrernasional yang merupakan anggaran dasarnya atau merupakan subjek hukum internasional menurut hukum internasional khususnya yang bersumber pada konvensi-konvensi internasional tadi.

5) Orang perseorangan (individu)

Meski hanya dalam arti yang terbatas, individu juga menjadi subjek hukum internasional. Dalam perjanjian perdamaian Versailes tahun 1919 (yang mengakhiri perang dunia I antara jerman dengan inggris dan prancis) terdapat pasal-pasal yang memungkinkan individu mengajukan perkara ke mahkamah Arbitrase internasional. Kini, dalam perkembangannya, selain individu dalam perwakilan suatu negara, juga para turis, pelsjar, musisi dari negara lain, dan sebagainya.

6) Pemberontak dan Pihak dalam sengketa

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu. Adapun hak yang mereka miliki tersebut meliputi sebagai berikut.
  • Menentukan nasibnya sendiri.
  • Memilih sendiri sistem ekonomi, politik dan sosial.
  • Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.
Contoh: GAM melakukan perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia di Swedia.

Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang Prinsip dan Subjek Hukum Internasional semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
100% Gratis | No Spam | Email Terlindungi | Pemberitahuan Langsung dari Google
smart-edu
Tags :

Populer Lainnya : Prinsip dan Subjek Hukum Internasional

0 comments:

Post a Comment