Informasi Seputar Pendidikan

Penyimpangan dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Pada saat pelaksanaan demokrasi Terpimpin terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi, tahukah anda bagaimana penyimpangan yang terjadi saat masa Demokrasi Terpimpin, dan bagaimana ciri dari demokrasi Terpimpin untuk anda yang ingin tahu untuk lebih jelasnya silahkan baca disni Penyimpangan dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia 

Masa Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin mulai di terpakan sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1966. Kegagalan-kegagalan pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan kekacauan politiklah yang memunculkan ide diberlakukannya demokrasi terpimpin.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Adapun ciri dari demokrasi terpimpn adalah sebagai berikut.

  • Dominasi presiden, presiden soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  • Terbatasnya peran partai politik.
  • Beerkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).
  • Meluasnya peran militer sebagai unsur sosial politik.

Namun, dalam pelaksanaannya demokrasi terpimpin pun banyak mengalami penyimpangan antara lain sebagai berikut.

1. Pelanggaran prinsip "Kebebasan kekuasaan kehakiman"
Hal ini terlihat pada ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945, yaitu UU no. 19 tahun 1964 yang menentukan bahwa "Demi kepentingan revolusi, presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan".

2. Penegakan hak-hak asasi warga negara di bidang politik (berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat).
Hal tersebut terutama terlihat pada kebebasan pers yang sangat dibatasi. Berita dan ulasan dalam media massa tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, masyarakat atau tokoh-tokoh politik dilarang keras mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan keinginan-keinginan pemerintah karena hal itu akan dianggap anti pemerintah.
Penyimpangan dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia


3. Pelampauan batas wewenang.
Presiden banyak mebuat penetapan yang melebihi kewenanganya. Banyak hal yang seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang dan harus desetujui dhulu oleh DPR, ternyata hanya diatur oleh presiden sendiri dalam bentuk penetapan presiden.

4. Pembentukan Lembaga negara ekstrakonstitusional.
Presiden juga membentuk lembaga kenegaraan diluar ketentuan UUD 1945, seperti front nasional yang kemudian ternyata di manfaatkan oleh pihak komunis sebagai ajang mempersiapkan pembentukan negara komunis di Indonesia.

Berbagai penyimpangan tersebut dimanfaatkan oleh PKI yang ingin melakukan pemberontakan. Mereka hendak mengubah dasar negara pancasila dengan ideologi komunis dan puncaknya terjadi pemberontakan pada 30 September 1965, yang dikenal dengan istilah G-30 S/PKI, akibat terjadi instabilitas politik. Konndisi tersebut memicu lahirnya tuntutan dari rakyat untuk membubarkan PKI. Tuntutan itu disebut dengan istilah tri tuntutan rakyat atau tritura rakyat atau tritura yang isinya sebagai berikut.

  1. Bubarkan PKI.
  2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.
  3. Turunkan harga.

Untuk menstabilkan situasi politik pada waktu itu, Presiden Soekarno mengeluarkkan surat perintah kepada Jendral Soehaarto teatnya pada tanggal 11 Maret 1966, sehingga dikenal dengan sebutan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Kemudian, kekuasaan politik dipegang oleh Soeharto sampai belliau diangkat menjadi presiden.

Demikian sedikit informasi yang bisa saya berikan mengenai Penyimpangan dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia semoga menambah wawasan anda yang membaca, terimakasih.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
100% Gratis | No Spam | Email Terlindungi | Pemberitahuan Langsung dari Google
smart-edu
Tags :

Populer Lainnya : Penyimpangan dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

0 comments:

Post a Comment